Media Malaysia Sebut Jokowi Angkuh, Menko Polhukam: Itu Kebijakan yang Tegas
Written By Rachmat.M.Flimban on Jumat, November 28, 2014 | Jumat, November 28, 2014
Jumat, 28 November 2014
Media Malaysia Sebut Jokowi Angkuh, Menko Polhukam: Itu Kebijakan yang Tegas
Presiden Joko Widodo mempresentasikan soal Indonesia di KTT APEC di Beijing, Tiongkok. (foto: news.xinhuanet.com)
JAKARTA, Baranews.co - Media Online 'Utusan Malaysia' menyebut Presiden Jokowi adalah pemimpin yang angkuh terkait kebijakan penenggelaman kapal asing di perairan Indonesia. Menko Polhukam Tedjo Edhy menilai, kebijakan Jokowi itu adalah kebijakan yang tegas.
"Pak Jokowi bukan angkuh tapi tegas, kenapa orang kita digantung di sana, siapa yang angkuh sekarang. Media Malaysia mengatakan kita angkuh, lalu kenapa orang kita dihukum mati di sana? Berbuat kesalahan di sini kok nggak boleh ditenggelamkan. Resiprokal (saling berbalas-red) dong," tegas Menko Tedjo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11/2014).
Tedjo menilai seharusnya media Malaysia itu juga berpikir mengapa mereka melakukan suatu hukuman ke WNI yang melanggar di negerinya, tetapi Indonesia tidak. "Jangan mikir ke dirinya sendri, mereka boleh melakukan sesuatu ke warga kita lalu kenapa kita nggak boleh. Mereka juga mengobok-ngobok kekayaan laut yang ada di kita. Kita harus tegas presiden Jokowi tegas, bukan angkuh kalau kita balik ke Malaysia ngga mau juga," paparnya.
Tedjo juga menjelaskan bahwa kapal asing yang ditenggelamkan adalah kapal yang melanggar batas laut, tidak memiliki surat-surat, dan bukan nelayan Indonesia, tetapi pakai bendera Indonesia.
"Ada dasar hukumnya, nggak ada masalah. Ini
negara kita. Jangan diatur oleh orang asing," tutupnya. (Mega Putra Ratya/detikNews/jc)
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita
terkini lewat m.baranews.co
Sumber : baranews.co
Artikel : CDAPalem 3
Kritik Kebijakan Laut Jokowi, Media Malaysia Sebut Jokowi Angkuh Seperti Soekarno
Jumat, 28 November 2014
Kritik Kebijakan Laut Jokowi, Media Malaysia Sebut Jokowi Angkuh Seperti Soekarno
JAKARTA, Baranews.co - Dalam tajuk yang dipakai beberapa hari lalu, media massa Malaysia cukup aktif mengkritik Presiden Joko Widodo akibat sikapnya yang keras terhadap isu batas wilayah laut dan pencurian ikan. Situs berita Utusan Malaysia, misalnya, mengangkat judul “Maaf Cakap, Inilah Jokowi”.
Dalam tulisan itu, Jokowi dianggap meneruskan pendekatan konfrontasi dengan Malaysia, terminologi provokatif yang dulu kerap dipakai Presiden RI ke-1 Soekarno era 1960-an.
Kebijakan Jokowi yang meminta TNI AL menggelamkan kapal nelayan asing ilegal, termasuk dari Malaysia, dinilai memperburuk hubungan dua negara serumpun ini.
“Arahan itu menggambarkan Jokowi pemimpin yang sedikit angkuh dalam menguruskan isu antara negara,” tulis Ku Seman Ku Hussain seperti dimuat Utusan Malaysia dua hari lalu.
Dalam tajuk itu, citra tata krama ala Indonesia juga disindir. Kalau perlu, menurut Utusan Malaysia, istilah “negara serumpun” harus direvisi bila pemerintah Indonesia ternyata mengedepankan sikap bermusuhan.
Di luar itu, penangkapan 524 nelayan ilegal di Kepulauan Derawan, termasuk dari Malaysia, dianggap tidak adil. Utusan Malaysia membandingkan kebijakan pemerintah RI dengan cara mereka memperlakukan TKI.
Negeri Jiran, menurut Utusan Malaysia, sebetulnya gerah dengan pelanggaran hukum para TKI ilegal. Kalau memang Indonesia ingin main keras, maka media itu meminta pemerintah Malaysia juga tak pandang bulu menyikat semua buruh migran dari Tanah Air yang datang tanpa izin.
“Adakah arahan kontroversi ini bertujuan memberi ilham kepada pihak berkuasa Malaysia bertindak di luar batas kemanusiaan dalam menangani pencerobohan pendatang tanpa izin Indonesia ke negara ini?” tulis tajuk tersebut.
Tindakan tegas TNI AL terhadap nelayan ilegal, hanya berselang beberapa hari selepas Presiden Joko Widodo menyatakan di era pemerintahan sekarang, kebijakan pengamanan wilayah laut akan lebih keras. RI-1 mengizinkan otoritas keamanan laut menenggelamkan kapal asing yang beroperasi tanpa izin.
“Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir,” kata presiden saat itu di Istana Negara pekan lalu.
Presiden meyakini sikap
keras itu akan memicu kalkulasi negara tetangga untuk ikut menjaga warga negara
masing-masing agar tidak sembarangan memasuki wilayah Indonesia. “Jadi rame
nanti negara lain,” kata Jokowi berseloroh. (Ruang Pojok/dd)
Bagi Anda pengguna ponsel,
nikmati berita terkini lewat
m.baranews.co
Sumber : http://baranews.co
Artikel : CDAPalem 3
3 Perseteruan Heboh Presiden Jokowi Versus DPR
Jumat, 28 November 2014
3 Perseteruan Heboh Presiden Jokowi Versus DPR
Jakarta, baranews.co - Perseteruan antara Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat semakin memanas. Setelah diserang Dewan Perwakilan Rakyat dengan rencana mengajukan hak interpelasi kenaikan harga bahan bakar minyak, Jokowi melarang menteri kabinet dan jajaran kementerian menghadiri rapat dengan DPR melalui surat edaran sejak awal November 2014.
Berikut ini tiga
perseteruan antara Jokowi dan DPR yang dalam sepekan sudah menghebohkan publik.
1. Interpelasi BBM
Anggota DPR berencana mengajukan hak interpelasi atau hak bertanya kepada Jokowi terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Bahkan anggota Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan usulan penggunaan hak interpelasi bisa berujung pada penggunaan hak angket.
Bambang menjelaskan hak penyelidikan itu bisa digunakan jika pemerintah terbukti tidak menaati aturan. "Bisa saja mengarah ke angket," katanya di Jakarta, Senin, 24 November 2014. Menurut Bambang, kenaikan harga bahan bakar minyak merupakan domain pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah Jokowi menaikkan harga Premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter. Kondisi ini mendorong sejumlah fraksi dalam Koalisi Merah Putih bakal mengajukan hak interpelasi atau meminta penjelasan ihwal kenaikan itu.
Bambang mengatakan kenaikan harga BBM harus sejalan dengan panduan yang tertuang dalam Undang-Undang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. "Syaratnya, bisa naik kalau harga BBM dunia naik menjadi US$ 105," ujarnya. Kebijakan yang diambil pemerintah tidak menerapkan panduan itu.
Sebabnya, semua negara saat ini sedang mengalami euforia akibat penurunan harga minyak dunia. Adapun kebijakan yang diambil pemerintah Jokowi justru sebaliknya. "Ada potensi pelanggaran UU APBN," katanya. Jika kesalahan itu terbukti, DPR akan menggunakan hak angket.
Untuk saat ini, kata Bambang, kenaikan harga BBM akan disikapi DPR dengan mendorong penggunaan hak interpelasi. Sebanyak 18 anggota telah menyatakan kesediaannya untuk membubuhkan tanda tangan. "Saya yakin ada lebih 25 anggota yang mau mendukung itu."
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyindir DPR yang berencana melayangkan hak interpelasi. "Kenapa sekian puluh kali pemerintah menaikkan BBM, kok, enggak pernah ada interpelasi, sekarang malah ada interpelasi," ujarnya di Ritz Carlton, Pacific Place, Selasa, 25 November 2014.
2. Larang Menteri ke DPR
Di tengah berkembangnya wacana DPR yang akan mengajukan hak interpelasi, Jokowi melarang para pembantunya menghadiri panggilan DPR. Larangan ini diwujudkan dalam bentuk surat edaran yang dikirim Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada semua menteri. "Nanti kalau kita datang ke sini keliru, datang ke sini juga keliru," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 24 November 2014.
Menurut Jokowi, para menteri dan jajaran kementerian baru bisa menghadiri rapat bersama di Senayan jika perseteruan di Dewan benar-benar selesai. "Biar di sana rampung, baru silakan rapat bersama," ujarnya. "Kan, menteri juga baru sebulan kerja, dipanggil-panggil apanya?"
Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno sempat meminta Dewan menunda rapat dengan jajaran pejabat di kementeriannya. Rini menjelaskan permintaan penundaan rapat itu karena pihaknya menunggu islah di DPR selesai. "Pada dasarnya begini, ada dua kubu DPR. Kami berharap bisa bersatu jadi dapat berkomunikasi dengan baik," kata Rini.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan surat edaran pelarangan menteri datang ke DPR bisa merugikan pemerintah sendiri. Sebabnya, tanpa DPR, pemerintah tak bisa mendapat anggaran. "Mereka mau dapat anggaran dari mana? Memangnya mereka mau ketuk APBN-P sendiri di Istana?" ujar Fadli.
Menurut Fadli, dalam konstitusi jelas tercantum fungsi kontrol DPR. Jika tak mau dikontrol, kata dia, berarti pemerintah mengingkari konstitusi. Meski para menteri baru bekerja sebulan, bukan alasan untuk tidak memberi penjelasan. "Kalau sampai tiga kali tak datang, bisa dipanggil paksa," ujar Fadli.
Fadli yakin masalah antara pemerintah dan DPR akan selesai dalam waktu dekat. Sebabnya, kondisi di parlemen sudah sangat kondusif. "Semua komisi juga hampir penuh, tinggal satu fraksi yang belum menyerahkan nama," katanya. "Saya harap pemerintah mau merevisi surat edaran ini."
3. DPR Tolak Calon Ketua KPK
Entah ada hubungannya atau tidak dengan surat edaran larangan ke DPR, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly tak hadir dalam rapat dengar pendapat persiapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 24 November 2014. Yasonna mengaku harus menghadiri rapat dengan Presiden Joko Widodo pada waktu yang sama.
"Dengan hormat kami sampaikan bahwa kami tidak dapat hadir pada rapat kerja dimaksud karena waktu yang bersamaan kami sedang menghadiri acara rapat terbatas dengan Presiden Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya rapat kerja dimaksud dapat dijadwalkan kembali," kata Yasonna dalam surat yang ditujukan kepada pimpinan DPR.
Surat tersebut ditunjukkan oleh Komisi Hukum kepada wartawan sebelum rapat dimulai, Senin, 24 November 2014. Meski Yasonna tak hadir, Ketua Komisi Azis Syamsuddin tetap menggelar rapat yang dihadiri beberapa anggota dan tim panitia seleksi. "Kita abaikan saja ketidakhadiran beliau," ujar Azis sebelum membuka rapat sekitar pukul 10.30 WIB.
Panitia seleksi yang hadir yaitu Ketua Tim Amir Syamsuddin dan beberapa anggota, di antaranya Imam Prasodjo, Komaruddin Hidayat, dan Farouk Muhammad. Pansel mengumumkan dua calon pimpinan KPK, Bussyro Muqoddas dan Roby Arya Brata. "Berdasarkan surat keputusan presiden dan rapat paripurna, diputuskan dua nama itu," kata Amir.
Sejumlah anggota Komisi Hukum mempertanyakan sosok dua pimpinan KPK yang telah dipilih tim panitia seleksi dan disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Masyarakat perlu tahu mengapa tiba-tiba ada dua orang hebat ini. Itu dulu keputusan presiden dan DPR lama, padahal kami yang baru juga perlu tahu," kata Ali Umri, anggota Komisi Hukum dari Partai NasDem.
Dengan alasan
transparansi, Ali ingin agar pansel menggelar kembali seleksi dan membatalkan
keputusan pemilihan pimpinan KPK terpilih, Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata.
Hal senada diungkapkan oleh Wihadi wiyanto dari Partai Gerindra. "Ini Menteri
Yasonna tak datang, berarti ada ketidakseriusan menteri menangani ini. Kita
harus memilih ulang," kata Wihadi. RIKY FERDIANTO | TIKA PRIMANDARI | PUTRI
ADITYOWATI | BC/tempo.co
Bagi Anda pengguna ponsel,
nikmati berita terkini lewat
m.baranews.co
Sumber : http://baranews.co
Artikel : CDAPalem 3
Kumpulkan Pangkotama TNI, Jokowi bahas kesejahteraan prajurit
Jumat, 28 November 2014 13:27 WIB
Kumpulkan Pangkotama TNI, Jokowi bahas kesejahteraan prajurit
Presiden Jokowi. (foto : 2014 merdeka.com/arie basuki)
Bogor, baranews.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku membicarakan banyak hal di dalam pertemuan seluruh Panglima Komando Utama (Pangkotama) TNI di Istana Bogor hari ini. Jokowi menyampaikan perlunya rencana besar TNI ke depan hingga 100 tahun mendatang.
"Rencana besar TNI seperti apa. Tidak ada 5 tahun, 10 tahun tapi 25, 50-100 tahun lagi ke depan kayak apa," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat (28/11).
Menurut Jokowi, nantinya rencana tersebut akan di break down dalam setahun atau lima tahun. "Sehingga kelihatan kita ini akan berjalan ke arah mana, visi yang mana," ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan, para Pangkotama pun sudah menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tubuh TNI. Seperti terkait kesejahteraan prajurit TNI.
"Tadi disampaikan oleh panglima, keadaan kita ini seperti apa yang di kodam. Baik yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit, mengenai perumahan, gaji, mengenai yang di timur Papua-Maluku, tunjangan kemahalan," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga menanyakan mengapa persoalan illegal fishing dan illegal logging selama ini belum tersentuh. Selain itu, juga menanyakan kondisi alutsista serta dampak kenaikan harga BBM.
"Juga mengenai kondisi-kondisi alutsista kita seperti apa, keadaan seperti apa, kemudian mengenai kondisi BBM-nya seperti apa kenapa enggak bisa mengejar illegal fishing, juga mungkin yang lain illegal logging. Persoalan dasarnya apa, semua sudah kita sampaikan," ujarnya.
Jokowi meminta hal-hal tersebut segera diselesaikan. Jokowi akan meminta laporan tugas-tugas yang harus diselesaikan TNI tersebut setiap 3-4 bulan sekali. Termasuk pembicaraan kebijakan strategis yang harus dilakukan pemerintah dengan TNI.
"Dalam pertemuan
selanjutnya (kebijakan strategis) karena kita akan sering bertemu. Tiap 3 atau 4
bulan. Tadi kan baru menyampaikan masalah-masalah," imbuh Jokowi. (Putri Artika
R/merdeka/dn)
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat m.baranews.co
Sumber : http://baranews.co
Artikel : CDAPalem 3
Keputusan Jokowi Naikkan Harga BBM Dinilai Jenius
Jumat, 28 November 2014 13:32 WIB
Keputusan Jokowi Naikkan Harga BBM Dinilai Jenius
Presiden Jokowi umumkan harga BBM baru (Repro: kompas.com/TRIBUN NEWS / DANY PERMANA)
Jakarta, baranews.co - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai jenius. Peneliti The Finance Research Eko B Supriyanto menilai, jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan saat ini, maka akan berakibat pada kerusakan di seluruh elemen perkonomian.
"Kenaikan harga BBM ini jenius. Kenapa? Karena kalau tidak dinaikkan, ada kerusakan di seluruh elemen. Yang kena nanti inflasi dan yang paling mengerikan itu nilai tukar rupiah bisa ndelesor," kata Eko dalam acara diskusi media mengenai sumber pendanaan perbankan yang digelar Bank Tabungan Pensiunan Nasional, di Denpasar, Bali, Kamis (27/11/2014).
Eko juga mengakui bahwa Jokowi tergolong berani dengan mengambil kebijakan yang tidak populer pada awal masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Apalagi, lanjut dia, Jokowi sendiri yang menyampaikan kepada publik keputusan pemerintah yang memotong subsidi premium dan solar masing-masing sebesar Rp 2000 tersebut. Ia memprediksi efek dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak berlangsung lama.
"Kondisinya memang setiap kenaikan BBM ada rebalancing selama dua hingga tiga bulan," kata dia.
Menurut Eko, saat ini perkonomian nasional tengah dibayangi likuiditas yang ketat, rezim suku bunga tinggi, inflasi tinggi, dan nilai tukar rupiah yang cenderung lemah. Terkait kondisi ini, dia menilai, kenaikan harga BBM akan berdampak baik jika Pemerintah benar-benar mengalihkan subsidi BBM untuk kegiatan yang produktif seperti pembangunan infrastruktur.
"Asal BBM ditarik jadi infrastruktur, turun ke publik. Kalau itu enggak jalan, inflasi bisa lebih tinggi lagi," katanya.
Mantan Direktur Biro Riset Infobank ini memprediksi keuntungan dari kenaikan harga BBM bersubsidi sudah bisa dinikmati sekitar Juni tahun depan. "Asal kabinet benar-benar gelontorkan subsidi ke sektor2-sektor produktif," ujar Eko.
Pada 17 November lalu,
Presiden Jokowi mengumumkan pengalihan subsidi BBM yang mengakibatkan kenaikan
harga BBM bersubsidi, yakni preium dan solar. Harga premium naik menjadi Rp
8.500 per liter dari harga semula Rp 6.500 per liter. Untuk solar, harganya naik
menjadi Rp 7.500 per liter dari Rp 5.500 per liter. (Icha Rastika/kompas.com/bh).
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat m.baranews.co
Sumber : http://baranews.co
Artikel : CDAPalem 3
Ke Meranti, Jokowi Tolak Disambut Pesta dan Baliho
Jumat, 28 November 2014
Ke Meranti, Jokowi Tolak Disambut Pesta dan Baliho
Kunjungan Kerja Jokowi (foto : suara.com)
Kepulauan Meranti, baranews.co - Presiden Joko Widodo menolak penyambutan istimewa yang menghabiskan banyak biaya saat berkunjung ke Desa Sungitohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau pada Rabu (27/11/2014).
"Sebenarnya kami sudah menyiapkannya, namun Presiden memang tidak menginginkan hal-hal yang berlebihan," kata Kasubbag Protokol Humas Setda Kabupaten Kepulauan Meranti, M Mustafa Zaran kepada pers lewat sambungan telepon, Jumat (28/11/2014).
Ketika itu, katanya, Jokowi menyampaikan bahwa kegiatan itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan acara pesta yang harus disambut secara istimewa.
Mustafa mengatakan bahwa hal itu memang arahan dari pihak Protokol Istana dan Paspampres kepada pemerintah daerah sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo yang apa adanya, tidak berlebihan.
Ia mengatakan bahwa pihak Protokoler Istana juga tidak mau ada baliho-baliho dari mana pun datangnya di lokasi kegiatan blusukan Presiden.
"Kunjungan itu kan blusukan, jadi gak ada pakai tenda, gak ada pakai apa-apa," katanya.
Presiden tiba di Pekanbaru menggunakan pesawat Kepresidenan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru pada Rabu (26/11/2014) sekitar pukul 13.11 WIB.
Jokowi ketika itu langsung terbang menggunakan helikopter menuju Kabupaten Kepulauan Meranti untuk meninjau lahan bekas terbakar serta berbincang langsung dengan masyarakat korban polusi asap di sana.
Namun helikopter Jokowi ketika itu terpaksa putar balik akibat cuaca buruk. Presiden kembali terbang ke Meranti pada Kamis (27/11/2014) dan akhirnya mendarat di desa tujuan.
Di lokasi tujuan, Jokowi langsung berbincang-bincang dengan masyarakat dan melanjutkannya dengan blusukan ke kawasan gambut.
Jokowi mengajak
masyarakat di sana untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran lahan dan
hutan penyebab polusi asap yang selama ini terjadi secara rutin. (Ruben Setiawan/suara/hes)
Bagi Anda pengguna ponsel,
nikmati berita terkini lewat
m.baranews.co
Sumber : http://baranews.co
Artikel : CDAPalem 3
Jokowi Terima Curhat Petinggi TNI Pagi Ini
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat m.baranews.co
BaraJP: Coba Lengserkan Jokowi, Berhadapan dengan Rakyat
BaraJP: Coba Lengserkan Jokowi, Berhadapan dengan Rakyat
Jokowi didukung Rakyat, seperti terlihat dalam konser di Gelora Bung Karno (GBK) sepekan sebelum Pilpres. (Ist)
JAKARTA, Baranews.co - Pihak yang berpikiran hendak melengserkan Jokowi dalam dua tahun ini, hendaknya mengaca diri, pemilik negeri ini adalah seluruh rakyat. Jangan ada yang berpikiran angkuh seakan-akan bisa mengatur rakyat melawan Jokowi.
"Siapa saja yang mencoba melengserkan Jokowi, akan berhadapan dengan rakyat. Kalau rakyat yang punya mau, tak ada yang bisa mencegah. Maka jangan angkuh," tegas Sihol Manullang, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) di Jakarta Jumat (28/11).
Belakangan ada sejumlah pihak yang menyatakan bahwa Jokowi akan lengser dan akan dilengserkan dalam dua tahun. "Relawan Jokowi itu adalah personifikasi rakyat. Ayo, coba berhadapan dengan rakyat, kita lihat hasilnya," katanya.
Sihol mengatakan, masa sebelum Presiden Jokowi, sesungguhnya terjadi keterlepasan (uncoupling) elit politik dengan rakyat. Elit dan rakyat tidak saling mengkait, tetapi terlepas. Akibatnya, opini elit tidak sama dengan aspirasi rakyat.
"Hasil Pilpres lalu adalah bukti nyata keterlepasan/uncoupling itu. Hasil sudah nyata dan bisa diverifikasi, namun para elit politik belum sadar juga. Apalagi dengan beberapa partai yang mendukung Pilkada DPRD, rakyat tidak akan melupakan mereka," ujarnya.
Rakyat yang merasa hak
politiknya dirampas oleh partai melalui Pilkada DPRD, akan menegaskan
aspirasinya di bilik suara Pileg 2019 mendatang. "Dalam situasi ini, jalan
terbaik adalah bertobat, supaya rakyat kembali bersimpati. Kalau tidak,
bisa-bisa 2019 tidak lolos ke Senayan," tukasnya. (dd)
Bagi Anda pengguna ponsel,
nikmati berita terkini lewat
m.baranews.co
Sumber : baranews.co
Artikel : CDAPalem 3
LSM Ajukan Pembubaran DPR ke MK
Written By Rachmat.M.Flimban on Rabu, November 05, 2014 | Rabu, November 05, 2014
LSM Ajukan Pembubaran DPR ke MK
Dok/Ist
Jakarta, baranews.co - Kekisruhan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencerminkan budaya politik yang tidak sehat. Mereka yang dipilih oleh rakyat justru sibuk berebut kekuasaan.
Atas dasar itu, Aliansi Masyarakat Resah Dewan Perwakilan Rakyat (AMAR DPR), kemarin telah melakukan 'constitutional complaint' terhadap seluruh anggota DPR RI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini baru pertama kali dilakukan masyarakat Indonesia demi kepentingan demokrasi dan mengembalikan hak konstitusi seluruh warga negara.
"Constitutional complaint ini adalah hal baru dan merupakan sebuah terobosan dalam dunia tata negara Republik Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi sebagai puncak penyelesaian permasalahan ketatanegaraan berwenang untuk memutuskan putusannya berdasarkan undang-undang ataupun berdasarkan jurisprudensi," kata Ayat Hadiyat dari LBH Pendidikan lewat siaran pers yang diterima merdeka.com, Rabu (5/11).
Ayat menambahkan, dengan adanya dualisme kepemimpinan di DPR, perselisihan yang terjadi di antara anggota legislatif telah mencederai rasa keadilan masyarakat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan penuh melalui pemilihan legislatif.
Menurutnya, perselisihan yang dipertontonkan melalui media massa tidak dapat diterima sebagai pendidikan politik yang baik bagi generasi muda bangsa indonesia.
"Perselisihan yang terjadi dapat mengganggu kinerja anggota legislatif untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wakil rakyat," katanya.
Maka dengan ini, lanjut Ayat, mereka beranggapan anggota DPR saat ini sudah sangat tidak layak menduduki posisi sebagai wakil rakyat. Mereka pun menuntut Ketua Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan DPR dan memerintahkan KPU untuk melakukan pemilu ulang tingkat DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, kepala daerah dan presiden.
"Bahwa dikarenakan hal ini sangat mendesak maka harus segera dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ucapnya.
Definisi constitutional complaint secara bebas adalah pengaduan warga negara ke MK karena mendapat perlakuan dari pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi. Baik UUD 1945 maupun UU No 24 Tahun 2003 tentang MK tak memasukan constitutional complaint sebagai kewenangan MK.
Selama ini, salah satu kewenangan, MK sebatas menguji undang-undang dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya terkait pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam bentuk undang-undang. (Eko Prasetya/merdeka.com/bh).
Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat m.baranews.co
Artikel : CDAPalem 3
Surat terbuka buat presiden kami yang baru
Written By Rachmat.M.Flimban on Minggu, Oktober 12, 2014 | Minggu, Oktober 12, 2014
-
Menangislah saat engkau terima jabatanmu, tidak ada alasan yang bisa membuatmu tersenyum, karena 250 juta lebih rakyat indonesia berada dalam tanggung jawabmu, saat engkau tertidur nyenyak dikamar ber AC bisa jadi disudut sana ada yang sedang menggigil kedinginan tidur dijalanan tanpa tempat tinggal.
-
Harumkan namamu, ingatlah selalu bahwa bukan harta yang akan membuat namamu menjadi baik, bukanlah kekuasaan yang akan membuat namamu menjadi berwibawa, namamu akan dikenang harum karena banyaknya manfaat yang engkau beri untuk rakyat indonesia bahkan negara lain di dunia.
-
Jangan berprasangka bahwa dirimu adalah yang terbaik diantara kami, tapi engkau adalah yang paling pas sehingga dipilih oleh Tuhan yang maha esa untuk memimpin kami. jika sudah merasa bukan yang terbaik maka gerakanlah orang-orang yang lebih baik darimu untuk berkarya, berikan fasilitas yang pas bagi mereka agar engkau meraih kesuksesan dalam kepemimpinanmu.
-
Jangan pernah menjanjikan kemakmuran dan kesejahteraan untuk kami, karena engkau adalah manusia seperti kami yang tidak akan mampu melawan kehendak Tuhan yang maha Kaya, engkau hanya boleh menjanjikan apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada kami, yaitu apabila kami beriman dan beramal baik maka Tuhan akan memberikan kekuasaan dan kemakmuran pada kami.
-
Nasehati dan arahkan kami ke jalan yang lurus, karena itulah yang akan membahagiakan hidup kami, itulah yang akan membuat kami tetap gembira saat hidup sedang susah, dan agar kami tidak terlena ketika hidup sedang mudah.
-
Jagalah rasa aman di negeri indonesia, gerakanlah tentaramu, mainkanlah gaya diplomasimu, agar kami bisa berkarya dalam suasana yang aman sehingga negara kita berada dalam keemasanya.
Anies: Perilaku Pendukung Mewakili Sifat yang Didukung
Written By Rachmat.M.Flimban on Rabu, Juli 02, 2014 | Rabu, Juli 02, 2014
Surya Perkasa - 01 Juli 2014 08:45 wib
MI/Angga Yuniar
Metrotvnews.com, Jakarta: Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Anies Baswedan mengingatkan, setiap orang memiliki beban moral dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab, segala perilaku akan menunjukkan sifat dan gaya bekerja calon yang didukungnya.
Hal ini disampaikan menanggapi isu-isu hitam yang semakin sering beredar dengan berbagai instrumen. Mulai pesan singkat berantai, tabloid, hingga media massa. Salah satu yang disorot Anies adalah tabloid Obor Rakyat dan Martabat.
"Terus jika ini dikatakan, 'oh ini kan bukan dikerjakan oleh tim', harus dengan tegas saya katakan. Siapapun yang menggunakan kaos, pin, topi, bernama calonnnya, maka ia secara moral mewakili cara berpikir dan cara bekerja calon yang didukungnya," ucap Anies di kantor MetroTV, Jalan Kedoya Raya, Kedoya, Jakarta Barat, Selasa (1/7/2014).
Menurut Anies, semakin gencar fitnah yang ditujukan pad Jokowi, justru menunjukkan mereka kewalahan menghadapi Jokowi-JK. Serangan ini tidak akan berpengaruh banyak dalam dukungan, justru akan membuat masyarakat memahami model kepemimpinan keduanya, dari gaya kampanye masing-masing.
"Ada memberikan dampak kepada beberapa kelompok masyarakat di bawah. Tapi secara umum masyarakat sudah mengetahui hal ini. Jadi buat pak Jokowi, sudah bosan ya diserang," ujar Anies sembari tersenyum.
Calon presiden nomor urut
2, Joko Widodo tidak henti-hentinya diserang kampanye hitam. Sebelum Obor Rakyat
selesai, kini tabloid Martabat muncul di Kalimantan Timur. Kedua tabloid yang
tidak memiliki kejelasan terkait redaksi tersebut menyerang Jokowi dengan
berbagai isu. Berbeda dengan Martabat yang isinya juga berusaha menyanjung
pasangan Prabowo-Hatta. Beberapa media lokal Kaltim mendapatkan foto tim sukses
Prabowo Hatta menyebarkan tabloid tersebut.
(Oje)
Artikel : CDAPalem 3
Khofifah: Kemenangan Jokowi-JK sudah Dekat
- 30 Juni 2014 13:24 wib
Juru bicara Joko Widodo-Jusuf Kalla Khofifah Indar Parawansa. ANTARA/Seno
Metrotvnews.com, Lombok: Juru bicara Joko Widodo-Jusuf Kalla, Khofifah Indar Parawansa, melihat tren suara pasangan nomor urut 2 semakin meningkat. Karena itulah, ia meyakini kemenangan sudah di depan mata. Meski demikian, Khofifah tidak memasang target kemenangan tertentu.
"Tidak memasang target menang berapa persen. Yang penting menang. Tren suara Pak Joko Widodo-Pak Jusuf Kalla terus menanjak naik. Kemenangan itu sudah dekat," katanya seperti dikutip dari rilis yang diterima Metrotvnews.com, Senin (30/6/2014).
Khofifah mengatakan pihaknya meminta tim dan relawan Jokowi-JK mewaspadai adanya cara kecurangan yang bisa menodai demokrasi di Indonesia. "Cara curang itu bisa dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu sendiri. Makanya pengamanan suara perlu dilakukan," kata mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan era Gus Dur itu.
Khofifah yang punya
jaringan kuat hingga level nasional mengakui bahwa kini sudah ada pihak yang
mulai membayar suara rakyat. "Di Surabaya ada laporan sudah ada yang kasih uang
muka Rp50 ribu per suara. Ada pula guru sekolah dapat kiriman surat yang isinya
ada uangnya," ujarnya.
(Pri)
Artikel : CDAPalem 3
Tidak Masuk DPT, Pemilih Tetap Bisa Nyoblos di Pilpres
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencabut hak pilih atas 202.280 warga negara Indonesia (WNI)
Written By Rachmat.M.Flimban on Jumat, Maret 28, 2014 | Jumat, Maret 28, 2014
HERUDIN
Ketua KPU Husni Kamil Manik saat menerima dokumen dekrit dari Aktivis LSM yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia usai membacakan Dekrit Rakyat Indonesia jelang pelaksanaan Pemilu 2014 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2014). Dalam isi Dekrit Rakyat Indonesia tersebut para aktivis menyerukan kepada parpol, caleg, capres, cawapres agar melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan sesuai dengan amanat UUD 1945 serta mengutamakan penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat dalam program-programnya. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Bukan PDI-P, Siapa Pemilik Domain Internet "Jokowi.id"?
Calon presiden yang juga Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi, berbicara saat menyambut peserta kontingen tim Garuda Baru di Balaikota, Jakarta, Senin (24/3/2014). Jokowi berharap peserta bisa mengharumkan nama Indonesia dalam turnamen Piala Dunia Anak Jalanan atau Street Child Soccer World Cup (SCWC) 2014 di Rio De Jainero, Brasil. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
JAKARTA, KOMPAS.com — Nama domain internet "Jokowi.id" ternyata telah didaftarkan dan dibeli. Siapakah pemiliknya dan akan digunakan untuk apa?
Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) mengakui bahwa alamat situs "Jokowi.id" telah didaftarkan pada Senin (24/3/2014). Namun, Pandi enggan mengungkap siapa pihak yang mendaftarkan nama domain tersebut.
"Kami harus menjaga kerahasiaan. Kami tidak bisa memberitahukan siapa pendaftarnya. Yang jelas, kami menjamin pendaftaran bahwa nama domain ini sudah sesuai dengan semua aturan pendaftaran nama domain 'Apapun.id' pada periode Sunrise," kata Ketua Pandi Sigit Widodo saat dihubungi KompasTekno.
Periode Sunrise merupakan tahap pertama pendaftaran nama domain internet "Apapun.id" atau populer disebut "Anything.id". Pendaftaran dan penjualan nama domain ".id" di tahap ini secara eksklusif diperuntukkan bagi para pemegang merek, sejak 20 Januari sampai 17 April 2014. Hingga kini, sebanyak 285 nama domain internet ".id" telah dibeli oleh para pemegang merek.
KompasTekno melakukan penelusuran tentang pemilik nama domain internet "Jokowi.id". Ternyata, alamat tersebut bukan dibeli oleh partai pengusung Joko Widodo, PDI Perjuangan (PDI-P), melainkan oleh Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia (Seknas Jokowi), sebuah organisasi masyarakat pendukung Jokowi.
Salah seorang Presidium Seknas Jokowi, Sammy Pangerapan, mengakui bahwa pihaknya telah membeli domain "Jokowi.id" dan diberi amanat secara resmi oleh Jokowi untuk mengelola situs tersebut.
Pihaknya bisa membeli nama domain itu karena telah mematenkan nama organisasi Seknas Jokowi. Singkatan Seknas Jokowi juga telah dipatenkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
"Nama domain tersebut akan kami gunakan untuk kepentingan Joko Widodo dalam pemilu dan kampanye lain setelah pemilu," kata Sammy. Situs "Jokowi.id" dijadwalkan mulai aktif setelah tanggal 17 April 2014.
Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia, berharap bakal calon presiden lainnya dapat memanfaatkan nama domain dengan akhiran ".id" sebagai situs resmi. "Domain '.id' ini merupakan domain tepercaya. Jika menggunakan nama domain selain '.id', bisa saja lawan capres membuat situs palsu untuk menyebarkan informasi yang tidak benar dan merugikan capres yang bersangkutan," lanjut Sigit.
Pandi mempersilakan "Jokowi.id" untuk mulai diaktifkan setelah 17 April 2014 karena tanggal tersebut merupakan batas akhir pendaftaran domain internet ".id" bagi pemegang merek.
CAPRES PDI Perjuangan 2014-2019
Written By Rachmat.M.Flimban on Sabtu, Maret 15, 2014 | Sabtu, Maret 15, 2014
"Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan," kata Jokowi saat melakukan blusukan di Rumah Pitung di Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3/2014).
"Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan," kata Jokowi lagi, sekitar pukul 14.49 WIB.
Kemudian, Jokowi mencium bendera Merah Putih yang ada di belakangnya.
Para wartawan dan warga yang ada di sekitar tersebut langsung bertepuk tangan. "Alhamdulillah," kata mereka.
